Kamis, 27 Mei 2010

Hukum Jenewa Sebagai Sumber Hukum Humaniter

Hukum Jenewa mengenai perlindungan korban perang pada awalnya terbentuk pada tahun 1864 yang disebut Konvensi Jenewa I. Tujuan diadakannya Konvensi Jenewa adalah memberikan perlindungan kepada para pihak yang menderita dalam peperangan, baik anggota dari angkatan bersenjata ataupun penduduk sipil yang terkena dampak dari peperangan.
a. Konvensi Jenewa 1949
Konvensi Jenewa 1864 telah mengalami perubahan-perubahan, termasuk perubahan yang dilakukan pada tahun 1949. Perubahan tahun 1949 menghasilkan empat perjanjian pokok. Perjanjian tersebut adalah keempat Konvensi Jenewa 1949, yaitu:

1. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded And Sick in Armed Forces in the Field.
(Konvensi Jenewa mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat)
2. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Member of Armed Forces at Sea.
(Konvensi Jenewa mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit, dan Kapal Karam)
3. Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War.
(Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tahanan Perang)
4. Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Person in Time of War.

(Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang)

Konvensi-konvensi ini berlaku dalam perang yang dinyatakan atau timbul di antara dua pihak peserta atau lebih, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu pihak. Konvensi-konvensi Jenewa juga berlaku untuk semua peristiwa pendudukan, sebagian, atau seluruh wilayah Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak mendapatkan perlawanan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka para kombatan yang tertangkap di wilayah pendudukan yang tidak dapat melakukan perlawanan juga harus diperlakukan sebagai tawanan perang, dan Konvensi ini akan berlaku sekalipun salah satu pihak yang terlibat dalam konflik bukanlah salah satu peserta dari Konvensi Jenewa.
Ada beberapa hal penting dalam Konvensi Jenewa, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Konvensi Jenewa 1949 selain mengatur perang yang bersifat internasional, juga perang yang bersifat non-internasional, yaitu perang yang terjadi di wilayah salah satu pihak Peserta Agung, antara pasukan pihak Perserta Agung dengan pasukan pemberontak.
2. Di dalam Konvensi Jenewa 1949 terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku utama (Common Article), yaitu ketentuan yang dianggap sangat penting sehingga terdapat dalam keempat buku dengan perumusan yang sama. Common Articles meliputi beberapa hal penting seperti ketentuan umum (Pasal 1, 2, 3, 6, dan 7), ketentuan hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan (Pasal 49, 59, 51, dan 52), dan ketentuan mengenai pelaksanaan dan ketentuan penutup (Pasal 55-64).

Hukum Humaniter Internasional

. Sampai pertengahan abad ke-19 semua perjanjian tentang korban perang perlindungan mendalam dan hanya mengikat bagi pihak-pihak penandatanganan.. Perjanjian ini murni militer dirancang, didasarkan pada kewajiban saling ketat mengikat; dan mereka hanya berlaku selama konflik bersenjata tertentu.
Konvensi Jenewa 1864 meletakkan dasar bagi hukum kemanusiaan kontemporer. Di keseluruhan dicirikan oleh:
• berdiri aturan tertulis dari lingkup universal untuk melindungi korban konflik;
• sifat multilateral nya, terbuka untuk semua Negara; kewajiban untuk memberikan perawatan tanpa diskriminasi terhadap personil militer sakit dan terluka;
• menghargai dan menandai personil medis, transportasi dan peralatan dengan menggunakan lambang (palang merah di latar belakang putih).
Penciptaan hukum kemanusiaan modern sangat terikat dengan Palang Merah Internasional dan Gerakan Bulan Sabit Merah, mengubah hal hal. Ini adalah langkah besar terhadap kemanusiaan. Sejak itu negara-negara terikat oleh perjanjian multilateral, yang berlaku selamanya dan pada setiap kesempatan.
Semuanya dimulai pada bulan Juni 1859, saat seorang pedagang bernama Henry Dunant perjalanan melalui dataran hancur-perang Normandia, di sebelah utara Italia, setelah pertempuran Solferino. Melihat ribuan tentara terluka kiri mati dalam rahmat nasib, ia mengimbau kepada penduduk setempat untuk datang dan membantu, bersikeras bahwa kombatan dari kedua belah pihak harus dijaga. Ada dan kemudian menyeberang Dunant's pikiran sebuah ide tentang penciptaan Palang Merah;. Jadi dia memutuskan untuk memberitahu dunia tentang kengerian mengalami perang dan menulis buku "Sebuah memori", itu harus disebutkan di sini bahwa dengan ini bekerja ia memulai 'laporan berita zaman ini. Dalam bukunya, diterbitkan pada 1862, ia membuat dua banding serius, pertama, untuk bantuan masyarakat yang akan dibentuk di masa damai dengan perawat yang akan siap untuk merawat luka dalam perang. Kedua, untuk para relawan, yang akan dipanggil untuk membantu pelayanan medis militer, harus diakui dan dilindungi melalui perjanjian internasional. dalam pembentukan "Komite Internasional untuk Pertolongan untuk yang luka", yang kemudian menjadi Komite Internasional Palang Merah.
In response to an invitation from the International Committee, representatives from sixteen countries and four philanthropic institutions gathered at an International Conference in Geneva in 1863. Menanggapi undangan dari Komite Internasional, perwakilan dari negara enam belas dan empat lembaga filantropi berkumpul di sebuah Konferensi Internasional di Jenewa tahun 1863. This event marked the founding of the Red Cross as an institution. Acara ini ditandai berdirinya Palang Merah sebagai sebuah institusi. But this was only the first step. Tapi ini hanya langkah pertama. Henry Dunant and the other members of the Committee wanted official and international recognition of the Red Cross and its ideals. Henry Dunant dan anggota lain dari Komite ingin dan internasional pengakuan resmi dari Palang Merah dan cita-cita tersebut. They wanted a Convention to be adopted which would ensure the protection of medical services on the battlefield. Mereka ingin Konvensi yang akan diterapkan yang akan menjamin perlindungan layanan medis di medan perang.
To this end the Swiss government agreed to convene a Diplomatic Conference which was held in Geneva in 1864. Untuk tujuan ini pemerintah Swiss setuju untuk mengadakan Konferensi Diplomatik yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1864. Representatives of twelve governments took part and adopted a treaty prepared by the International Committee and entitled the "Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field". Perwakilan dua belas pemerintah mengambil bagian dan mengadopsi perjanjian disusun oleh Komite Internasional dan berhak dengan "Konvensi Jenewa untuk kemajuan dari syarat yang luka di tentara di Lapangan". This agreement, with its ten articles, was the first treaty of international humanitarian law. Perjanjian ini, dengan sepuluh artikel, adalah perjanjian pertama dari hukum humaniter internasional. Subsequently, further conferences were held, extending the basic law to other categories of victims, such as prisoners of war. Selanjutnya, diadakan konferensi lebih lanjut, memperluas hukum dasar untuk kategori lain dari korban, seperti tawanan perang. In 1899 in the Hague it was signed the next Convention, adjusting Geneva Convention's principles to the war-action at sea. In 1906, the ten articles of the First Convention were improved and complemented. Pada tahun 1899 di Den Haag itu menandatangani Konvensi berikutnya, menyesuaikan prinsip-prinsip Konvensi Jenewa untuk tindakan-perang di laut. Pada tahun 1906, sepuluh pasal-pasal Konvensi Pertama disempurnakan dan dilengkapi. And in 1907 under the terms of this Convention,. In the Hague it were determined all combatants' categories who had the war-prisoner's status when detained as well as the right for the adequate treatment during their captivity. Dan pada tahun 1907 menurut ketentuan Konvensi ini,. Di Den Haag itu ditentukan kombatan 'kategori semua yang telah perang-status tahanan ketika ditahan serta hak untuk pengobatan yang memadai selama pembuangan mereka. In 1929, these Conventions were developed further and affirmed one more time. Pada tahun 1929, Konvensi ini dikembangkan lebih lanjut dan menegaskan sekali lagi.
In the aftermath of the Second World War, a Diplomatic Conference deliberated for four months before adopting the four Geneva Conventions of 1949, which for the first time included provisions for the protection of civilians in wartime. Pasca Perang Dunia Kedua, sebuah Konferensi Diplomatik dibahas selama empat bulan sebelum mengadopsi empat Konvensi Jenewa tahun 1949, yang untuk pertama kalinya termasuk ketentuan-ketentuan bagi perlindungan warga sipil di masa perang. In 1977, the Conventions were supplemented by two Additional Protocols. Pada tahun 1977, Konvensi tersebut dilengkapi dengan dua Protokol Tambahan.
The First Geneva Convention, signed in 1864, was the first treaty of international humanitarian law. Pertama Konvensi Jenewa, yang ditandatangani pada tahun 1864, adalah perjanjian pertama dari hukum humaniter internasional. In 1899 in the Hague it was signed the next convention, applying the Geneva convention to war action at sea. Pada tahun 1899 di Den Haag itu menandatangani konvensi berikutnya, menerapkan konvensi Jenewa untuk tindakan perang di laut.
And in 1907 The Hague Convention determined combatants' categories. In 1929 these conventions were developed further and expanded one more time. Dan pada tahun 1907 Konvensi Den Haag ditentukan 'kategori kombatan waktu. Pada 1929 konvensi ini telah dikembangkan lebih lanjut dan dikembangkan lebih satu. In 1949 during the international conference it was adopted Geneva convention "Civil persons' protection during the war-time" as well transcribed three previous adapted conventions and submitted their texts. Pada tahun 1949 selama konferensi internasional itu mengadopsi konvensi Jenewa "'orang perlindungan Sipil selama waktu-perang" juga ditranskripsi tiga konvensi diadaptasi sebelumnya dan menyerahkan teks mereka. The Geneva convention from 1949 and additional Protocols in toto nearly 600 paragraphs is law achievement with a historical importance. Konvensi Jenewa dari tahun 1949 dan Protokol tambahan di toto hampir 600 ayat adalah hukum prestasi dengan pentingnya sejarah.

Persons who do not or can no longer take part in the hostilities are entitled to respect for their life and for their physical and mental integrity. Such persons must in all circumstances be protected and treated with humanity, without any unfavorable distinction whatever. Orang yang tidak atau tidak dapat lagi mengambil bagian dalam permusuhan berhak untuk menghargai hidup mereka dan untuk fisik dan mental integritas orang. Semacam ini harus semua dalam keadaan dilindungi dan diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan apapun yang kurang baik.
It is forbidden to kill or wound an adversary who surrenders or who can no longer take part in the fighting. Dilarang untuk membunuh atau luka yang menyerah atau musuh yang tak dapat lagi mengambil bagian dalam pertempuran itu.
The wounded and sick must be collected and cared for by the party to the conflict which has them in its power. The luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat oleh salah satu pihak dalam konflik yang telah mereka dalam kekuasaannya. Medical personnel and medical establishments, transports and equipment must be spared. The red cross or red crescent on a white background is the sign protecting such persons and objects and must be respected. Personil medis dan instansi medis, transportasi dan peralatan harus terhindar latar belakang. merah merah salib atau bulan sabit pada putih itu adalah tanda melindungi orang tersebut dan benda-benda dan harus dihormati.
Captured combatants and civilians who find themselves under the authority of the adverse party are entitled to respect for their life, their dignity, their personal rights and their political, religious and other convictions. Diambil kombatan dan warga sipil yang menemukan diri mereka di bawah wewenang yang merugikan pihak berhak untuk

HUKUM DEN HAAG

Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter internasional yang mengatur tentang cara dan alat berperang. Hukum Den Haag terdiri dari Konvensi Perdamaian I yang diadakan pada tahun 1899 dan dilanjutkan dengan Konvensi Perdamaian II yang diadakan tahun 1907. Prinsip pertama yang terdapat dalam Hukum Den Haag berbunyi sebagai berikut: The Right of Belligerent to Adopt Meant Injuring the Enemy is Not Inlimited. Yang diartikan: Hak pemberontak atau pihak sengketa untuk melukai lawannya adalah tidak tak terbatas. Ini artinya bahwa ada cara-cara tertentu dan alat-alat tertentu yang dilarang untuk digunakan.
Prinsip kedua yang penting dalam Hukum Den Haag adalah yang disebut Martens Clause atau Klausula Martens. Klausula Martens terdapat dalam preambulle Konvensi Den Haag. berbunyi sebagai berikut:

Until a more complete code of the law of war has been issued, the High Contracting Party deem it expendient to declare that, in cases not include in the regulations adopted by them, the in habitants and the belligerent remain under the protection and the role of the principles of the law of nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity, and the dictates of the public conscience.

Secara ringkas Klausula Martens menentukan bahwa, apabila hukum humaniter belum menentukan atau mengatur suatu ketentuan hukum mengenai masalah-masalah tertentu, maka ketentuan yang dipergunakan harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional yang terjadi dari kebiasaan yang terbentuk di antara negara-negara yang beradab, hukum kemanusiaan, serta dari pendapat publik (public conscience).
Jadi diakui bahwa ketentuan-ketentuan yang dihasilkan belumlah sempurna atau lengkap karena masih mungkin ada kejadian-kejadian yang belum diatur. Namun demikian, dalam keadaan-keadaan semacam itu, baik penduduk maupun pihak-pihak yang berperang tetap akan mendapat perlindungan dari hukum internasional, maupun dari kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh masyarakat internasional yang berhubungan dengan kemanusiaan.